Pemerintah Waspadai Makanan Impor dari Jepang

TABANAN--Pemerintah akan menyeleksi makanan dan minuman impor dari Jepang, pasca bocornya reaktor nuklir di PLTN Fukushima 11 Maret lalu.

Menurut Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, saat ini, kementriannya sedang membahas kriteria makanan impor dari Jepang yang harus diwaspadai. "Saya belum bisa menjelaskan detail, masih dirapatkan," kata dia di Tabanan Bali Sabtu (19/3).

Sepaham dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah akan menentukan prioritas makanan yang harus dideteksi bebas dari radiasi nuklir. "Biasanya makanan kering yang diprioritaskan," kata dia.

Menteri berharap semoga bocornya reaktor nuklir itu belum berimbas ke makanan.

Jumat kemarin Kepala BPOM Kustantinah mengatakan akan meminta sertifikat bebas radiasi bagi produk impor pangan dari Jepang. Sertifikat bebas radiasi itu khusus untuk bahan makanan yang diimpor setelah 11 Maret 2011. Permintaan itu untuk mencegah makanan yang terpapar radiasi dari pembangkit nuklir yang meledak. Reaktor nuklir di PLTN Fukushima Daiichi, Jepang terbakar saat gempa berkekuatan 8,9 skala Richter.

Terkait dengan kedatangan wisatawan asing dari Jepang, pemerintah belum menerapkan scan deteksi radiasi. Endang menyatakan, pihaknya masih mempelajari apakah detektor radiasi itu bisa ditempatkan di bandara atau tidak.

Dia menjelaskan saat ini, yang baru diterapkan bagi relawan yang berangkat ke Jepang. Mereka diukur kadar radiasinya dan dibekali alat pelindung diri. Sepulang dari Jepang kadar radiasi itu diukur lagi dan dibandingkan dengan kadar saat dia berangkat.